Hadirnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Korbankan Kereta Argo Parahyangan
Foto: katadata.com
Author: Tim Priangan Pos
Oleh Yayat Rohayati*
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menuai pro dan kontra. Kali ini dikabarkan kereta Argo Parahyangan akan ditutup ketika kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan beroperasi pada Juni 2023 mendatang.
Hal ini dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya (akan ditutup)" ujar Luhut menjawab pertanyaan apakah betul kereta Argo Parahyangan tersebut bakal ditutup? (Kumparan.com, 29 November 2021).
Agar proyek rampung sesuai rencana, pembangunan yang sudah mencapai 80,41% ini akan dikebut lagi, lanjutnya.
Penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditargetkan mampu mencapai 31.125 orang dalam sehari.
Namun menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, mengatakan hal ini sulit dicapai karena KCJB harus bersaing dengan kereta api Parahyangan jurusan Bandung-stasiun Gambir, Jakarta.
Selain itu KCJB juga bersaing dengan para pengendara baik umum maupun pribadi yang menggunakan akses tol.
Menurut Agus, tidak menutup kemungkinan jalan tol pun bisa ditutup, demi tercapainya target penumpang.
Fakta ini sudah lumrah dalam sistem kapitalisme yang berorientasi pada materi. Segala sesuatu dilakukan dengan tujuan meraih materi sebanyak-banyaknya.
Sementara akidah dari sistem ini adalah memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme). Dimana segala sesuatu dilakukan tanpa memperhatikan halal haram.
Tak mempedulikan lagi apakah kebijakan atau perbuatannya merugikan orang lain atau tidak.
Seperti dalam proyek KCJB ini, yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki modal besar. Di sisi lain rakyat semakin terhimpit.
Dari segi waktu memang KCJB lebih efektif karena hanya 40 menit perjalanan, namun tak berhenti di pusat kota Bandung. Sehingga penumpang harus menyambung angkutan lagi untuk sampai ke tujuan.
Belum lagi tarif KCJB sekitar Rp150.000 hingga Rp350.000. Sementara kereta Argo Parahyangan hanya Rp100.000 hingga Rp140.000 saja, dan sampai ke pusat kota Bandung.
Di situasi seperti ini seharusnya negara hadir sebagai pelindung rakyatnya. Namun negara dalam sistem ini hanya berfungsi sebagai regulator. Negara membuat kebijakan demi melancarkan tujuan para pemilik modal.
Lain halnya ketika sebuah negara menerapkan sistem Islam. Sebuah sistem shohih yang akan memberi Rahmat bagi seluruh alam.
Sistem Islam dengan akidah Islam sebagai landasan hidup akan melahirkan pemimpin dan individu yang taat kepada Allah Swt.
Perihal urusan rakyat, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar lainnya negara akan menjaminnya.
Keyakinan bahwa semua perbuatan manusia kelak akan dipertanggungjawabkan, membuat mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa membeda-bedakan ras atau golongan, bahkan sampai dijadikan ajang bisnis.
Allah Swt. berfirman:
"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawaban" (QS. Al-Isra:36).
Adapun transportasi dalam sistem Islam adalah sesuatu yang urgent, dan merupakan kebutuhan dasar publik.
Oleh karena itu dalam Islam semua fasilitas publik tidak boleh dikomersilkan. Karena menyangkut kelangsungan hidup orang banyak.
Negara tidak akan menyerahkan pengelolaan kepada swasta, meski dalam pembangunan mengalami kesulitan dari segi dana ataupun pengelolaan.
Negara dalam Islam akan bertanggung jawab penuh memberikan pelayanan transportasi publik terbaik. Pelayanan akan diberikan secara merata, aman, nyaman, murah, dan tepat waktu.
Oleh karena itu, hanya dengan penerapan sistem shohih ini yang akan menjadi solusi tuntas hadapi segala problematika hidup.
Wallahu'alam
*) Penulis adalah Pemerhati Sosial tinggal di Karawang
Editor: Ibnu